What’s all the fuss with this national exam…

Saya sebenarnya agak bingung dengan si ujian nasional ini. Eh, hampir semua pembukaan artikel di blog saya sepertinya ttg. kebingungan yak.. Kenapa bingung? Kok sebegitu ditakutinya ya.

Ya iya lah! Kan kalau nggak lulus, nggak lulus.

Mereka yang menghalalkan segala cara untuk lulus ujian nasional biasanya mengatasnamakan “sistemnya yang salah!” untuk membenarkan perbuatan mereka. “Ini terpaksa…”, kata mereka. Hmm…

Masa sekolah tiga tahun cuma dinilai dari ujian satu atau dua hari.

Pemerintah terlalu tinggi menentukan standar…

Memang benar. Saya setuju kalau proses itu jauh lebih penting dari hasil akhir. Akan tetapi, anehnya kalau prosesnya benar, kalau benar sekolahnya selama 3 tahun itu, kenapa sih kok segitu takutnya dengan UN. What’s all the fuss… Soalnya gitu doang kan, mendasar. Kalau bener belajarnya pasti bisa lah. Masa sih sebegitu tidak pedenya Anda? Lagipula bukannya sekarang kelulusan itu tidak lagi ditentukan hanya dari nilai UN? Ada nilai UAS-nya kan kalau tidak salah.

Memang sistem pendidikan di Indonesia ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan (bahasa halus dari masih memiliki banyak kelemahan). Sistem kita masih mementingkan angka dibanding kemajuan siswanya. Melihat pendidikan di Jepang, angka akhir sepertinya tidak terlalu dipedulikan. Finlandia yang katanya memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia (tidak ada PR di Finlandia!) juga punya prinsip yang sama. Yakni prinsip untuk mendidik, bukan untuk mengejar target. Wajar juga sih, pendidik di Finlandia katanya juga sangat profesional dan merupakan pekerjaan bergengsi.

Kembali ke UN. Menurut saya ada dua hal yang membuat orang meributi UN ini:

Satu. Kalau tidak lulus, tidak ada ujian perbaikan.

Dua. Kalau tidak lulus, harus nunggu satu tahun atau ikut ujian kesetaraan.

Saya sebenarnya sangat menyayangkan ketiadaan ujian perbaikan dari UN ini. Bos terakhir gitu… Masa kalau HP nggak cukup harus ngulang dari level 0 lagi. Biasanya sih kendalanya biaya, ya pemerintah ya? Kalau udah gitu, udah susah deh…

Buat masalah kedua begini. Kalau sudah kuliah dan besar begini, sepertinya kita memiliki kedewasaan yang lebih besar dibanding anak-anak yang lebih muda itu. Maksud saya, kalau nggak lulus sidang/ nggak bisa sidang/ belum sidang, ya udah semester depan atau tahun depan lagi. Nggak ada tuh yang protes “Kelulusan kuliah jangan dinilai dari sidang doang dong! Percuma empat tahun kuliah dinilainya cuma dari 2 jam sidang…”

Emangnya lo mau, anak lo udah sekolah capek-capek tiga tahun, nggak dihargai? Emang lo nggak sedih anak lo nggak lulus cuma gara-gara UN itu.

Tentu aja kalau saya jadi orang tua bakal sedih banget kalau anak saya nggak lulus. Tapi, bukannya itu berarti pengajaran tiga tahun kita itu kurang? Kalau lo malah meratapi ketidakadilan bernama UN itu, memarahi anak yang nasibnya tidak lulus, atau bahkan memerintahkan anak untuk nyontek saja, bukankah itu berarti situ yang nggak menghargai proses? Hanya mementingkan hasil?

Menurut teman saya, di daerahnya juga (kebetulan sekolahnya masih jujur dan tidak ikut meramaikan “hebohnya” UN ini) ketidaklulusan seseorang itu bukan hal yang istimewa. Biasa saja, tinggal kelas ya udah tinggal kelas. Nggak lulus ya nggak lulus. Harus lebih giat belajar berarti. Harus lebih memerhatikan guru/dosen di kelas. What’s all the fuss… Dewasa lah… Baik anaknya, gurunya, atau orang tuanya.

Standar itu perlu. Lihat saja ujian TOEFL, IELTS, GRE, JPLT semua merupakan sebuah ujian berstandar. Dengan mengikuti ujian itu, kita bisa tahu kemampuan kita dari standar yang ada. Standar ketinggian? TOEFL 550, gile lo, standar macam apa itu! Masa kita belajar bahasa Inggris dari SD 12 tahun, dinilainya dari ujian TOEFL 3 jam doang. Nggak ada juga kan yang protes seperti itu. Kalau tidak mampu mencapai standar kelulusan yang diberikan, ya sudah, berarti perjuangan belajarnya masih kurang. Itu saja…

What’s all the fuss…

Memang sangat lebih baik jika kelulusan sekolah itu tidak ditentukan oleh sebuah nilai tunggal. Dan kalau bisa jangan dari mata pelajaran pokok itu saja. Bisa saja ada orang yang titik kuatnya adalah di seni, bukan di sains. Sekolah bisa saja membuat standar sendiri untuk melihat siswa ini layak untuk dilepas atau masih harus diasuh lagi. Lebih baik lagi jika yang dinilai tidak hanya kehebatan di beberapa mata pelajaran. Misalnya, nilai kepribadian siswa selama pelaksanaan sekolah, EQ, SQ, ekskul, atau apalah.

Tentu, tingkat kesulitan penilaiannya bakal meningkat. Tunggu saja gelombang protes rakyat/guru yang meminta kenaikan tunjangan jika hal ini diterapkan.

Sekarang, sebegitu hebohnya UN sehingga setiap pihak merasa perlu untuk mencuranginya. Merasa perlu untuk memastikan murid sekolahnya, siswa daerahnya, atau anaknya sendiri untuk lulus. Dengan cara apapun. Tidak dewasa sekali. “Kalau semua pihak sudah sepakat begini, kenapa UN tidak dihapuskan saja?” orang yang bingung seperti saya dan orang yang menentang UN bertanya-tanya. Seolah-olah mereka ini sudah punya konsep lain yang lebih baik dari konsep yang dipikirkan doktor-doktor di kabinet sana.

Namun, saya sebenarnya agak tidak setuju dengan penghapusan UN. Menurut saya UN itu tetap perlu, tetapi bukan untuk menentukan kelulusan. Setidaknya tidak mutlak lah, jangan lebih dari 25% gitu bagian nilainya. Cukuplah UN digunakan untuk melihat kualitas siswa secara umum secara nasional. Katanya soal UN itu dimana-mana standarnya sama kan? Standar sama ini yang biasanya dipermasalahkan karena kemampuan dan pendidikan tiap sekolah berbeda kok dikasih standar sama. Ya, untuk memberikan suatu garis sehingga bisa dilihat sekolah mana yang masih tertinggal dan sekolah mana yang sudah aman.

Kalau saja UN diadakan untuk melihat pemerataan pendidikan seperti itu, kayaknya tidak bakal ada deh ribut-ribut UN ini.