Di Jepang tidak ada istilah beli pulsa atau beli kuota. Penyebab utama adalah karena tidak umumnya jaringan prepaid. Semua operator pasti postpaid, harus kontrak. Artinya kita perlu menyiapkan dokumen ini itu dan menandatangani kesepakatan dan jangka kontrak. Biaya penggunaan nanti diambil auto-debit atau kredit dari rekening. Ya cem kartu halo gitu…
Kontrak operator seluler yang paling umum adalah kontrak dua tahun. Artinya, kalau pemakaian ternyata nggak sampai dua tahun kita bakal dapat denda. Dendanya 9500 yen. Besar denda ini udah ada sejak sistem MNP diberlakukan pada tahun 2008.
Sebenarnya nih, ada opsi kontrak tidak berjangka. Namun, nggak banyak yang tahu. Kalau pun tahu kemungkinan besar orang akan menghindarinya. Its not even worth considering. Kenapa? Karena lebih mahal. Jauh lebih mahal. Per bulannya bisa selisih 1000-2000 yen. Tergantung perspektif juga sih, bisa jadi murah kalau mau ganti operator tiap bulan. Tapi siapa yang mau. Dan si agen dari operator bilangnya ya kalau kontrak bakal dapat diskon tersebut tiap bulannya.
Namun, dengan situasi kondisi seperti di atas tetap saja banyak orang (saya) yang tidak menggenapi kontrak dua tahunnya dan pindah-pindah saat ada promo (campaign). Kok bisa? Ya karena ada promo!
Biasanya si promo mengiming-imingi hape gratis. Ngiler nggak tuh. Atau minimal hape diskon. Atau plus diskon biaya bulanan untuk 6 bulan pertama. Atau diskon paket dengan internet rumah. Dan atau atau lainnya. Apalagi dengan sistem MNP (Mobile Number Portability), nomor telepon kita tidak terpaut dengan operator seluler. Jadi bisa dipindah dari Operator A ke B gitu dengan nomor yang sama.
Beberapa tahun belakang ada juga promo untuk mengganti denda kontrak dari operator lama. Jadi ada denda pun, beberapa orang (saya) tetap ganti operator secara rutin.
Namun, semuanya berubah saat negara api menyerang.
Mohon maaf kalau repost ya. Saya baru tahu kalau semua hal di atas merupakan cerita lama. Setidaknya sejak peraturan menteri bulan Juni 2019 telah berlaku dari 1 Oktober 2019 lalu. Tulisan ini di-draft Januari 2020, dan dipublikasi Juni 2020. Jadi artikel ini hampir telat setahun tuh.
Peraturan Menteri Bulan Juni 2019
Ministry of Internal Affairs and Communications alias MIC memberlakukan peraturan baru demi memberikan pilihan lebih kepada masyarakat saat membeli hape dan kontrak selular. Mau kontrak dua tahun, MVNO, atau bebas, tanpa ada pertimbangan denda ini itu lah, diskon ini itu lah.
Peraturan ini menyarakan operator untuk menurunkan denda kontrak jangka panjang hingga sebesar maksimal 1.000 yen.
Berikut kalau mau baca press release dari pihak kementerian.
Kalau mau langsung ngecek ke halaman relevan, cek PDF berikut di halaman 11.
Disebutkan disana bahwa, tindakan pencegahan dan penyulitan pemutusan kontrak terhadap operator telekomunikasi akan mempersulit kompetisi antar operator di industri telekomunikasi … oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi melarang tindakan tersebut jika tidak memenuhi kriteria berikut:
Kriteria
- Batas atas jangka kontrak: 2 tahun (kecuali tanpa denda)
- Batas atas denda pemutusan kontrak: 1000 yen (tanpa pajak)
- Kontrak tanpa jangka: jika kontrak lebih dari 1 tahun ditawarkan, operator wajib menawarkan opsi kontrak tanpa jangka
- Selisih biaya layanan dalam kontrak dengan dan tanpa jangka: maksimal 170 yen per bulan
- Tawaran diskon jangka panjang: maksimal biaya 1 bulan per tahun diskon
Halaman 12 dan selanjutkan menjelaskan pertimbangan kenapa keputusan tersebut diambil dan kenapa 1000 yen. Salah satunya adalah karena selain denda kontrak, pelanggan juga dikenai:
- biaya MNP 3000 yen (biaya deregistrasi nomor di operator lama)
- dan biaya pendaftaran di operator baru 3000 yen
Sehingga, setidaknya perlu dibuat peraturan denda pemutusan kontrak maksimum yang tidak membebani pelanggan lebih jauh saat ingin pindah operator.
Kementerian juga melakukan survey terhadap 6000 orang. Hasilnya dari 2847 orang yang sedang memikirkan untuk pindah operator, 1758 orang bersedia untuk membayar denda kontrak, dan 80% diantaranya menjawab bahwa besar denda yang dapat ditoleransi adalah 1000 yen.
Pertimbangan lainnya dan efek terhadap industri juga ada di PDF. Silakan baca sendiri, saya capek juga baca bahasa Jepang semua gitu.
Tanggapan The Big Three
Tiga operator terbesar di Jepang adalah NTT Docomo, Softbank, dan AU KDDI. Mereka menerapkan kebijakan berbeda untuk comply terhadap peraturan baru tersebut.
AU KDDI: Same old stuff, but less penalty.
Si AU punya 7 paket sebelum peraturan kementrian tadi. Nah, AU kini menawarkan 7 paket kontrak yang persis sama tapi mematuhi peraturan baru. Persis sama disini artinya jumlah kuota per bulan, biaya, dan lain-lain. bedanya cuma dua:
- denda pemutusan kontrak sebelum jangka waktu berakhir tadinya 9.500 yen, sekarang 1.000 yen
- perbedaan “diskon” kontrak dengan dan tanpa jangka 2 tahun adalah 170 yen
Misalnya nih:
- AU Flat Plan 20 vs AU Flat Plan 20 N
Sama-sama menawarkan 20GB internet perbulan. Namun paket kedua adalah dengan sistem yang baru. Paket pertama tidak akan ditawarkan lagi ke umum setelah tanggal berlakunya peraturan menteri.
Berikut adalah artikel bagus yang menjelaskan khusus tentang AU Plan terkait peraturan baru ini.
NTT Docomo: Because f*ck you!
Sama seperti si AU KDDI, NTT Docomo juga menawarkan paket yang sama dengan sistem yang baru: Gigaho, Gigalight, dan Keitai Plan.
Di sistem yang baru, kontrak jangka 2 tahun adalah 1000 yen. Dan tambahan biaya kontrak tanpa jangka adalah 170 yen.
Berikut adalah press release dari NTT Docomo terkait hal ini.
Softbank: Simple is the best. None is the simplest.
AU menawarkan 7 paket yang sama dengan sistem kontrak 2 tahun yang baru, dan secara bersamaan juga menawarkan kontrak tanpa jangka terhadap ke-tujuh paket. Total 14 pilihan.
Softbank, melihat hal tersebut dan bilang: f*ck it. Nggak usah pake denda lah, rempong amat.
Menurut si softbank, bakal lebih sederhana untuk pelanggan dan untuk mereka sendiri (akunting, marketing, dll) kalau dendanya diset ke nol sekalian. Tanpa denda itu simpel.
Berikut adalah FAQ di Softbank sekarang: https://www.softbank.jp/support/faq/view/10617
Cara mendapatkan kontrak dengan peraturan baru
Dengan peraturan baru ini, sebenarnya mau kontrak jangka 2 tahun atau tanpa jangka nggak jauh beda. More power to customers!
Namun, tentu saja kontrak yang sudah Anda tanda tangani tidak akan secara magically berubah begitu saya tanpa Anda melakukan apapun. Kalau Anda setuju dengan biaya denda 9500 yen, ya akan masih tetap kena biaya segitu.
Jadi kalau udah terlanjur kontrak sebelum 1 Oktober 2019, kaga ada harapan?
Bukan gitu juga.
Anda harus melakukan “pindah kontrak” di operator masing-masing. Hampir semua operator menawarkan layanan tersebut. Bisa ke grapari masing-masing, atau dengan aplikasi My AU/Softbank/Docomo/Telkomsel di hape Anda.
Misalnya di AU, mereka menawarkan paket yang sama di sistem lama dan sistem baru. Sistem baru (denda murah) akan ditandai dengan suffix “N” pada nama paketnya.
Pindah kontrak ini juga gratis (setahu saya) dan tidak akan mengubah jangka kontrak yang sudah disepakati. Namun berlakunya biasanya mulai dari bulan berikutnya.
Jadi setelah membaca artikel ini dan Anda mau langsung MNP nih, pindah kontrak dulu sekarang, dan sabar dulu sampai bulan depan ya.
Blog Kemaren Siang 
Masih di Jepang Senpai….. Sehat dan sukses selalu…